JAMBI – Wakil Bupati Kerinci, H. Murison menghadiri Rapat Koordinasi Analisis Permasalahan Bidang Penanganan dan Kontijensi Konflik Sosial di Provinsi Jambi. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia (Kemenko Polhukam), bertempat di Aston Jambi Hotel & Conference Center, Kamis (21/8/2025).
Rakor tersebut dihadiri oleh Staf Khusus Menko Polhukam, Dr. Marcelino Rumambi Pandin, S.T., M.Phil., Ph.D., Kabid Penanganan Keamanan & Transportasi Kemenko Polhukam Kombes Ferio Sano Ginting, Kabid Penanganan Konflik & Kontijensi Kemenko Polhukam Kolonel Inf. Nyoman Sukasana, Asstama Ops Polri Kombes Pol Yudo Nugroho, S.I.K., Wadir Intelkam Polda Jambi AKBP S. Bagus Santoso, S.I.K., M.H., serta Kabag Bin Ops Roops Polda Jambi AKBP Heru Widayat, S.H., M.H.
Selain itu, Gubernur Jambi beserta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) juga turut hadir dalam kegiatan strategis tersebut.
Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Kerinci, H. Murison, menegaskan bahwa kehadirannya merupakan wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Kerinci dalam mendukung upaya bersama menjaga keamanan, stabilitas, serta kondusifitas wilayah, baik di tingkat provinsi maupun di daerah.
“Sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menjadi kunci penting dalam mencegah dan menangani potensi konflik sosial di tengah masyarakat,” ujar H. Murison.
Sementara itu, Staf Khusus Menko Polhukam, Dr. Marcelino Rumambi Pandin, menekankan pentingnya deteksi dini dan pencegahan konflik sosial. Ia meminta perangkat daerah di Jambi untuk segera mengambil langkah antisipatif agar konflik tidak meluas. “Segera lakukan deteksi dan pencegahan dini sebelum konflik semakin membesar. Intensifkan komunikasi di lapangan, agar tidak meluas,” tegasnya.
Marcelino juga mengingatkan agar penanganan konflik mengedepankan empati dan pendekatan sosial kekeluargaan. Jika konflik dibiarkan tanpa solusi, katanya, dampaknya akan berlipat ganda terhadap stabilitas sosial dan ekonomi. “Berdasarkan penelitian, jika konflik dibiarkan, maka pemulihannya akan membutuhkan biaya 73 kali lipat, dan bahkan bisa menurunkan pertumbuhan ekonomi lokal hingga minus 1,8 persen,” jelasnya.
Gubernur Jambi, Al Haris, dalam rakor tersebut mengungkapkan bahwa terdapat 242 sebaran konflik di Provinsi Jambi dengan jenis yang beragam, mulai dari konflik agraria antara masyarakat dan perusahaan, sengketa batas wilayah antardesa, hingga konflik sumber daya alam seperti penambangan emas dan minyak ilegal.
“Untuk menuntaskan konflik perlu ada komitmen bersama, jangan ada konflik yang dibiarkan berlarut. Harus diurus dengan baik agar tidak menimbulkan dampak berkepanjangan,” tegas Gubernur.
Melalui rakor ini, diharapkan terbangun kesepahaman dan koordinasi yang lebih kuat antara seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga situasi aman, damai, dan kondusif di Provinsi Jambi, khususnya di Kabupaten Kerinci.(IKP).
+ There are no comments
Add yours