
KERINCI – Wakil Bupati Kerinci H. Murison, S.Pd., S.Sos., M.Si. secara resmi membuka Workshop Sosialisasi Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Kerinci Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kerinci di Ruang Pola Kantor Bupati Kerinci, Kamis (30/7/2026). Kegiatan ini menjadi langkah strategis Pemerintah Kabupaten Kerinci dalam memperkuat upaya pengurangan risiko bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana sebagai dasar pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Workshop tersebut dihadiri para kepala perangkat daerah, camat, akademisi, organisasi kemasyarakatan, serta berbagai pemangku kepentingan yang memiliki peran dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Kerinci.
Dalam laporannya, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kerinci Dedi Andrizal, SE., M.Si. menyampaikan bahwa penyelenggaraan workshop ini bertujuan meningkatkan pemahaman sekaligus menyamakan persepsi seluruh pemangku kepentingan mengenai pentingnya Kajian Risiko Bencana sebagai dokumen strategis dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah.
“Kajian Risiko Bencana bukan hanya menjadi dokumen administratif, tetapi merupakan fondasi penting dalam mendukung perencanaan pembangunan yang aman, berkelanjutan, dan berorientasi pada pengurangan risiko bencana. Karena itu kami mengharapkan dukungan seluruh OPD dan pemangku kepentingan agar penyusunannya berjalan optimal,” ujar Dedi Andrizal.
Sementara itu, dalam sambutannya, Wakil Bupati Kerinci H. Murison menegaskan bahwa Kabupaten Kerinci memiliki karakteristik wilayah yang sangat beragam, mulai dari kawasan pegunungan, perbukitan, hutan hingga daerah aliran sungai. Kondisi tersebut menjadi potensi besar bagi pembangunan, namun juga menghadirkan berbagai ancaman bencana seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir, kebakaran hutan dan lahan, cuaca ekstrem, serta bencana lainnya.
Menurut Murison, pengurangan risiko bencana harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses perencanaan pembangunan daerah sehingga setiap kebijakan yang diambil mampu memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat.
Ia juga mengungkapkan bahwa berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2025, Kabupaten Kerinci memperoleh nilai 189,86 dengan kategori tinggi. Kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa penyusunan Kajian Risiko Bencana merupakan kebutuhan yang sangat penting sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan program penanggulangan bencana di Kabupaten Kerinci.
“Dokumen Kajian Risiko Bencana nantinya harus mampu menjadi acuan dalam penyusunan rencana penanggulangan bencana, dokumen perencanaan pembangunan daerah, kebijakan penataan ruang, hingga menjadi dasar seluruh perangkat daerah dalam menyusun program kerja sesuai tugas dan fungsinya,” ujar Murison.
Workshop ini menghadirkan narasumber Ade Piola Putra, Tenaga Ahli Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), yang memberikan materi mengenai penyusunan Kajian Risiko Bencana sebagai instrumen penting dalam mendukung pembangunan daerah berbasis mitigasi serta pengurangan risiko bencana.
Wakil Bupati juga menegaskan bahwa penyusunan Kajian Risiko Bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab BPBD, tetapi membutuhkan dukungan seluruh perangkat daerah, instansi terkait, dunia usaha, akademisi, organisasi kemasyarakatan, dan seluruh pemangku kepentingan agar dokumen yang dihasilkan benar-benar komprehensif, berkualitas, serta sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
Melalui workshop ini, Pemerintah Kabupaten Kerinci berharap seluruh peserta dapat berpartisipasi aktif memberikan data, informasi, serta masukan konstruktif guna menghasilkan dokumen Kajian Risiko Bencana Tahun 2026 yang berkualitas. Dokumen tersebut nantinya akan menjadi landasan penting dalam memperkuat pembangunan daerah yang adaptif terhadap ancaman bencana sekaligus mewujudkan Kabupaten Kerinci yang semakin tangguh, aman, dan berkelanjutan.
Mengakhiri sambutannya, Wakil Bupati H. Murison secara resmi membuka Workshop Sosialisasi Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kerinci Tahun 2026 seraya mengajak seluruh peserta untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi demi meningkatkan ketangguhan daerah dalam menghadapi berbagai ancaman bencana di masa mendatang.(IKP).

+ There are no comments
Add yours